Kontroversi.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya aksi premanisme yang mengganggu dunia usaha dan iklim investasi di tanah air. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan, terutama jika berkedok sebagai organisasi masyarakat (ormas).
“Presiden dan pemerintah benar-benar resah melihat maraknya aksi premanisme yang mengancam ketertiban dan investasi,” ujar Prasetyo saat memberikan pernyataan di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Menanggapi hal tersebut, Prabowo telah menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk segera mengambil langkah hukum dan mencari solusi jangka panjang atas permasalahan tersebut. Ia menekankan pentingnya pembinaan terhadap ormas agar tidak keluar dari fungsi sosialnya dan justru menjadi ancaman bagi dunia usaha.
“Jangan sampai aktivitas ormas justru mengganggu operasional perusahaan dan menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegas Prasetyo.
Ia juga menyatakan bahwa proses hukum terbuka untuk dilakukan apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam aksi-aksi tersebut. “Kalau sudah masuk ranah pidana dan tidak bisa ditoleransi, tentu perlu dievaluasi dan diproses secara hukum,” ujarnya.
Sebagai catatan, fenomena premanisme berkedok ormas kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya kasus sejumlah ormas yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) secara paksa, serta dugaan gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik milik PT BYD di Subang, Jawa Barat.
Terkait kasus BYD, informasi ini terungkap setelah Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menerima laporan langsung dari kantor pusat BYD di Shenzhen, Tiongkok, saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.
COMMENTS