Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan kritik tajam terhadap usulan anggota Komisi III dari PDIP, Deddy Sitorus, yang mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau bahkan kembali berada di bawah kendali TNI. Menurut Habiburokhman, usulan tersebut merupakan bentuk pembodohan publik dan tidak sesuai dengan sejarah.
Habiburokhman menegaskan bahwa Polri jauh lebih efektif ketika berada di bawah kendali langsung Presiden, seperti yang terjadi saat ini. Ia juga mencatat bahwa kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat, karena masyarakat merasakan kinerja yang maksimal dari institusi tersebut.
Politikus dari Partai Gerindra ini juga menyayangkan pernyataan Deddy Sitorus yang dianggapnya berusaha memfitnah Polri hanya karena kekalahan PDIP di beberapa daerah pada Pilkada 2024. Habiburokhman mengingatkan bahwa tuduhan tersebut berpotensi memicu ketegangan antara Polri dan TNI yang saat ini bekerja dengan baik, dan menilai bahwa rakyat sudah semakin cerdas dalam menilai pernyataan semacam itu.
Sementara itu, Deddy Sitorus yang juga Ketua DPP PDIP, mengungkapkan bahwa partainya sedang mempertimbangkan untuk mendorong Polri kembali berada di bawah Kemendagri guna menghindari intervensi dalam Pemilu. Deddy berpendapat, Polri sebaiknya fokus pada tugas pengamanan dan penegakan hukum yang lebih terbatas, seperti menjaga lalu lintas dan mengusut kejahatan, tanpa terlibat dalam urusan lain yang sudah bisa ditangani oleh institusi lain.
Debat ini semakin menarik, dengan berbagai pihak memberikan argumen terkait peran dan independensi Polri dalam sistem pemerintahan Indonesia.(admin)
COMMENTS