HomeNews

Peringatan 63 Tahun Deklarasi Kemerdekaan West Papua di Denpasar: AMP KK Bali Gelar Aksi Unjuk Rasa

KPK melakukan penyelidikan terhadap Kementerian Kesehatan Indonesia dan BNPB karena dugaan korupsi Protokol Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
Habiburokhman Tegaskan Pasal 6 RUU KUHAP Tetap Berlaku
Kanwil Kemenkumham Bali Optimalkan Pengawasan Keimigrasian, Kedatangan WNA Capai 3,8 Juta hingga Juli 2024

Salah Satu Peserta Unjuk Rasa Membawa Poster Presiden RI

Denpasar, Bali – Pada hari Minggu, 1 Desember 2024, sekitar 70 anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Bali menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Plaza Renon, Denpasar, untuk memperingati 63 tahun Deklarasi Kemerdekaan West Papua.  yang dipimpin oleh Sdr. Wemison Enembe sebagai Koordinator Lapangan.

Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu penting terkait Papua, termasuk penolakan terhadap program transmigrasi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua. Para peserta aksi juga menyerukan agar masyarakat Papua diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai solusi damai bagi konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Selama aksi, berbagai poster dan pamflet dengan pesan-pesan prokemerdekaan West Papua serta kecaman terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, seperti transmigrasi dan proyek strategis nasional (PSN), dan ditampilkan Beberapa slogan yang disampaikan mencakup “Free West Papua”, “Hentikan Transmigrasi”, dan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk Papua”.

Harry Meaga Sebagai Korlap Lapangan Saat Berlangsung Unjuk Rasa Di Bundaran Renon Denpasar

Massa AMP KK Bali memulai aksinya dengan berjalan dari Sumerta Kelod, menuju Bundaran Plaza Renon. Dalam orasinya, mereka mengkritik program transmigrasi yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan modern (settler colonialism) di tanah Papua, serta dampaknya terhadap keberadaan masyarakat adat Papua. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap menguntungkan pihak luar, seperti pembangunan proyek infrastruktur yang merampas tanah adat dan mengancam keberlanjutan lingkungan di Papua.

Sebagai puncak kegiatan, massa AMP KK Bali membacakan pernyataan sikap yang berisi beberapa tuntutan, antara lain menghentikan pengiriman transmigrasi, mencabut otonomi khusus, menarik militer dari Papua, menuntut keadilan atas kematian tokoh Papua Tobias Silak, dan menutup perusahaan-perusahaan yang mereka anggap merugikan rakyat Papua, seperti PT Freeport dan BP.

Meski aksi ini berlangsung damai, terdapat pula aksi tandingan dari Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN), yang dipimpin oleh Panglima PGN Bali, Sdr. Gusyadi. Mereka tetap berada di lokasi aksi dengan memutar lagu-lagu kemerdekaan sebagai bentuk dukungan terhadap integritas Indonesia. ( Admin)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: